Presiden: Reklamasi Teluk Jakarta Wewenang Ahok

Presiden: Reklamasi Teluk Jakarta Wewenang Ahok

Reklamasi teluk jakarta

Dari Istana Presiden Reklamasi Teluk Jakarta sepenuhnya wewenang ahok gubernur jakarta

Pemerintah lewat Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengentikan pemberlakuan izin atas pelaksanaan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta yg belakangan terseret ke lingkaran korupsi. Pendapat ini diungkapkan mengingat pelaksanaan proyek reklamasi anak business PT Akbar Podomoro Land Tbk & PT Besar Sedayu Grup dinilai tanpa izin sebab melangkahi banyaknya aturan.

“Kami meminta supaya proyek ini diberhentikan lalu sesaat. Ini bukan sebab hasilnya proyek ini tersangkut kasus korupsi, melainkan Pemerintah & Pemprov DKI Jakarta mesti duduk bareng lantaran menurut aturan proyek reklamasi itu adalah kewenangan pemerintah pusat dalam elemen ini Kementerian,” papar Direktur Jenderal Pengelolaan Lokasi Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi terhadap CNN Indonesia, Rabu (6/4).

Brahmantya menuturkan, basic hukum pemerintah pusat mempunyai anggapan penerbitan izin proyek reklamasi Teluk Jakarta ialah kewenangan Kementerian ialah sebab diberlakukan Undang-Undang No. 26 Thn 2007 mengenai Penataan Ruangan & UU Nomer 1 Thn 2014 berkaitan Pengelolaan Wilayah Pesisir & Propinsi.

Dalam subtansi UU 26/2007 yg melahirkan banyaknya beleid turunan seperti Peraturan Menteri Tugas Umum Nomer 15/PRT/M2012 berkaitan Panduan Penyusunan Ide Tata Lokasi Kawasan Strategis Nasional, proyek reklamasi mesti meraih rekomendasi dari sebanyak Kementerian guna menjamin factor keberlanjutan (sustainability) dari sudut ekosistem, sosial, & ekonomi di wilayah yg dapat direklamasi.

Sementara dalam UU 1/2014 berkaitan Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Mungil disebutkan bahwa utk dapat melaksanakan reklamasi mesti lebih lalu mengantongi restu dari jumlahnya Kementerian. Lantaran, pesisir utara Jakarta yaitu kawasan strategis nasional yg izin pengelolaannya mesti diterbitkan oleh KKP & disetujui sekian banyak Kementerian termasuk juga Kementerian PU-PR.

“Ini dikarenakan material reklamasi pastinya dapat memengaruhi ekosistem ikan yg di sana. Menjadi mesti terang penjelasan pun izin-izinnya,” ujar Brahmantya.

Basuki diawal mulanya menyampaikan, Peraturan Daerah Nomer 8 Th 1995 soal Reklamasi Pantai Utara Jakarta yg jadi basic Pemprov DKI menerbitkan izin reklamasi yaitu turunan dari Ketentuan Presiden No. 52 Thn 1995. Padahal Keppres 52/1995 semestinya tak berlaku surut pasca terbitnya Perpres 122/2012.

di kesempatan tidak sama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung kembali menegaskan bahwa penerbitan izin reklamasi ialah kewenangan pemerintah pusat yg diwakili sekian banyak Kementerian.

“Kalau elemen yg berkenaan bersama reklamasi itu kewenangan pusat,” kata laki laki yg akrab disapa Pram ini.

Kewenangan penuh gubernur DKI utk sanggup melaksanakan reklamasi tidak dengan mesti izin pemerintah pusat, termuat dalam Ketetapan Presiden (Kepres) No. 52 Th 1995.

“Kepres itu dalam Pasal 4 wewenang & tanggung jawab reklamasi pantura berada kepada gubernur DKI,” terang Pramono, di kantornya, Jakarta, Rabu 6 April 2016.

Lanjut Pramono, memang lah ke luar Peraturan Presiden atau (Perpres) No. 54 thn 2008 yg mencabut kewenangan itu. Cuma saja, yg dicabut yaitu factor yg mengatur tata area. Sementara kewenangan kepada reklamasinya tetap diberikan pada gubernur DKI Jakarta.